(Bontang, 13 Juni 2019). Pemerintah Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi terkait bencana banjir yang menimpa Kota Bontang beberapa hari yang lalu. Rapat tersebut digelar secara marathon pada Rabu (13/6/19) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

Pada kesempatan tersebut pemerintah membahas penyebab bencana banjir yang terjadi di Kota Bontang. PJ Sekda Kota Bontang drh. H. Agus Amir, M.Si dalam presentasinya memaparkan bahwa terdapat dua faktor penyebab bencana, yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam sendiri dapat berupa curah hujan yang tinggi, banjir ROB dan letak Kota yang berada di daerah hilir. Selain itu, faktor non alam juga dapat menjadi pemicu seperti banjir kiriman, tidak terjaganya kebersihan dan kelestarian lingkungan, sampah yang dibuang disembarang tempat serta daerah resapan yang berubah fungsi menjadi perumahan.

Untuk itu pemerintah duduk bersama mencari solusi atas permasalahan banjir tersebut. Beberapa solusi yang ditawarkan diantaranya pembuatan bendungan di hulu (Desa Suka Rahmat), memaksimalkan waduk Kanaan, memfungsikan kembali sungai Dahlia (Jembatan Hop), pelebaran sungai, pembuatan gorong-gorong, folder, pintu air dan pembangunan jalur evakuasi.

Menanggapi pemaparan tersebut, Bunda Neni yang turut hadir bersama dengan Sekda, Kepala Bapelitbang, Kepala Dinas PU, Perkim dan Pertanahan, Asisten 3, dan Kepala ULP serta Sekretaris Kominfo Bontang menuturkan bahwa 10 % dari APBD akan disalurkan untuk penanganan banjir.

“Masalah banjir ini cukup serius, oleh karena itu harus segera ditangani. 10% dari APBD akan kita salurkan untuk penanganan banjir,” ungkap Neni.

“Lebih lanjut Sekda menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan beberapa langkah konkret untk mengatasi banjir dalam bidang infrastruktur seperti : normalisasi sungai Bontang, pembangunan turap, dan pembangunan folder (penyusunan DED Tanjung Laut dan Bontang Kuala serta FS di Gunung Telihan dan Satimpo).

“Selain itu seperti yang dipaparkan pemerintah juga melaksanakan mitigasi bencana seperti rembug warga, pelatihan/simulasi, sosialisasi/penyuluhan, pembentukan satgas bencana, penentuan jalur evakuasi dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Diakhir rapat tersebut, Walikota Bontang Bunda Neni mengharapkan agar seluruh pihak dapat bekerjasama dengan baik dalam mengatasi masalah banjir ini sehingga kedepannya peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. (L/M)

PPID Kota Bontang