28-btg-disperindag

(Bontang, 28 Juli 2016). Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kalimantan Timur bersama Pemerintah kota Bontang menggelar kegiatan rakor Aplikasi E-SKA yang berlangsung di Hotel Oak Tree Rabu (27/7), kemarin. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari diikuti 40 peserta dari unsur pemerintah dan perwakilan perusahan eksportir.
Dalam sambutannya, Ali Wardana Kabid Perdagangan Luar Negeri Disperindagkop Kalimantan Timur mengatakan kegiatan ini merupakan langkah pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan perusahaan eksportir yang ada di Bontang. “Harapannya, agar nilai ekspor Kota Bontang tiap tahunnya dapat terus meningkat,” ujarnya.
“Kami juga mendatangkan narasumber yakni Sri Bimo Adhi Yudhono. Mudah – mudahan dengan ada rakor ini, perusahaan di Bontang dapat lebih meningkat dalam pengurusan SKA,” lanjutnya.
Sementara itu, mewakili Wali Kota Bontang, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat Emlizar Mochtar menjelaskan pemerintah selama ini memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada perusahaan eksportir di dalam maupun di luar wilayah Kota Bontang. Tujuannya supaya nilai ekspor Kota Bontang dan Provinsi kalimantan Timur pada umumnya dapat terus meningkat.
Ia menjelaskan, tahun 2014 Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi bidang perdagangan luar negeri yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2015.
Oleh karena itu, tahun 2016 ini Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Kota Bontang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur mengajak perusahaan yang menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mengadakan kegiatan sinergi penerbitan SKA dan elektronik SKA yang dilaksanakan di kota Bontang.
Apalagi, Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) kota Bontang sebagai salah satu IPSKA di Provinsi Kalimantan Timur yang juga melayani penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) bagi perusahaan – perusahaan yang ada di luar wilayah Kota Bontang, seperti di Kabupaten Kutai Timur.
“Ketika berbicara masalah ekspor, maka hal yang diperhatikan tidak lagi terbatas pada nama perusahaan eksportir atau kota tempat barang tersebut diproduksi, tapi sudah menyangkut hubungan dagang antar negara,” jelasnya.
Beliau juga yakin dan optimis dengan diadakan kegiatan ini, pemahaman pihak yang terlibat akan arah kebijakan pemerintah khususnya berhubungan dengan bidang ekspor dapat meningkat dan tidak ada lagi kesalahan perusahaan dalam pengisian dokumen SKA.
“Karena itu diharapkan kepada perusahaan yang selama ini mengurus dokumen SKA di Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Kota Bontang, agar tetap menjaga prosedur Penerbit SKA yang sudah berjalan selama ini dan tetap memperhatikan regulasi yang ada,” pungkasnya.

Bagian Humas – PPID Kota Bontang