(Bontang, 3 Agustus 2018). Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bontang, menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada Kamis (2/8) kemarin.

Bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Bontang, Jalan Moh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, acara dibuka oleh Walikota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og. Turut hadir Ketua DPRD Kota Bontang Drs. H. Nursalam beserta seluruh Anggota DPRD Kota Bontang, Sekda Kota Bontang, Asisten, Kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bontang.

Sosialisasi dan Bimtek pengisian aplikasi e-LHKPN  diselenggarakan bagi wajib LHKPN untuk menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan penyempurnaan KEP-07/KPK/02/2005. Sekaligus sebagai tindak lanjut peluncuran aplikasi e-LHKPN oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017 yang mewajibkan pelaporan LHKPN menggunakan  aplikasi ini secara penuh per 1 Januari 2018.

Perwakilan Tim Deputi Bidang Pencegahan KPK, Olivia Kartika mengatakan, sistem e-LKHPN akan mempermudah pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya dan sistem serupa tersebut telah digunakan di 147 negara.

“Sistem pelaporan e-LHKPN tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi ini sudah ada kurang lebih di 147 negara yang sudah menerapka. Jadi, ini bukan hal baru lagi dan sudah menjadi instrument dibanyak negara untuk mencegah korupsi,” terang Olivia selaku narasumber acara tersebut.

Dikatakan, sistem aplikasi pelaporan harta kekayaan berbasis web tersebut dapat diakses melalui alamat https://elhkpn.kpk.go.id sehingga nantinya data yang diinput secara otomatis akan tersimpan dalam server KPK.
Olivia pun menjelaskan, tujuan dan manfaat e-LHKPN yakni Kewajiban menjalankan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, guna mewujudkan penyelenggara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Di awal menjabat, e-LHKPN merupakan instrumen transparansi dan manajemen dari Sumber Daya Manusia (SDM), selanjutnya untuk menjabat saat ini, e-LHKPN sebagai instrumen pengawasan, sedangkan pada akhir menjabat, e-LHKPN digunakan sebagai instrument akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama menjabat,” terangnya.

Lebih lanjut, tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, penyampaian LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Sementara itu, Walikota Bontang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Tim dari Deputi Bidang Pencegahan KPK yang telah bersedia memberikan pencerahan pada Sosialisasi dan Bimtek yang dilaksanakan tersebut, mengingat ini adalah amanat daripada Undang-undang dan penting untuk diikuti oleh pejabat yang wajib melaporkan LHKPN.

“Tentunya kami sangat berterima kasih, karena sebagai penyelenggara negara kita wajib mengikuti petunjuk, untuk melihat sejauh mana harta kekayaan kita selama dan sebelum menjabat,” pungkas Neni .

“LHKPN bermanfaat untuk menguji integritas, kejujuran pejabat. Hal ini tentu merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat serta sarana kontrol bagi penyelenggara negara itu sendiri,” tambahnya.

Neni berharap, para penyelenggara negara (wajib lapor) di Kota Bontang mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya LHKPN sebagai salah satu upaya tindak pencegahan terhadap korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PPID Kota Bontang