(Bontang, 28 April 2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Pasal 21 mengamanatkan agar Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Oleh karena itu, pemerintah kota Bontang  membentuk PPID sebagai sarana untuk mengelola dan memberi pelayanan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah  pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Luar Negeri dengan SK No. 20/B/KP/III/2011/01 tanggal 28 Maret 2011 telah menunjuk Direktur Informasi dan Media sebagai PPID Kementerian Luar Negeri.

Tugas PPID Kota Bontang ialah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri. Selain itu, PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan pengelolaan  informasi publik, dokumentasi dan arsip.

PPID Kota Bontang juga melakukan pengujian tentang konsekuensi yang mungkin timbul sebagaimana termasuk namun tidak terbatas dalam pasal 17 huruf f UU KIP, dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan  informasi publik tertentu dikecualikan  untuk diakses oleh setiap orang.

UU KIP bertujuan untuk:

  1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,  program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  1. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,   akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  1. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup banyak;
  1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Tidak hanya terbatas dalam lingkup Tim PPID saja, namun PPID juga bekerjasama dengan badan serta dinas lainnya yang termasuk dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) yang merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Klasifikasian informasi dalam PPID terdiri dari; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkal, informasi yang wajib diumumkan secara serta mert, informasi yang wajib tersedia setiap saat,dan informasi yang dikecualikan.

PPID juga memiliki tugas-tugas pokok, antara lain;

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannnya;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  5. Menyediakana informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
  6. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID

Dengan adanya PPID di kota Bontang, diharapkan setiap informasi dapat dikelola dan didokumentasikan dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan pun terhadap masyarakat semakin maksimal.

 Tim PPID Kota Bontang