4-btg-lokakarya(Bontang, 04 Agustus 2016)  Upaya Pemerintah Kota Bontang meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan terus dilakukan.
Salah satunya adalah pelaksanaan Lokakarya Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Bontang yang berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bontang Lantai 3 Graha Taman Praja Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari Rabu (3/8).
Lokakarya dibuka secara resmi Walikota Bontang yang mewakili Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat H Emlizar Muchtar. Hadir pula di acara, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kaltim Ahmad Sabrani, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bontang.
Dalam sambutannya, Emlizar Muchtar mengatakan penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman menjadi salah satu kewajiban pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kota Bontang berkomitmen melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh secara tuntas.
“Alhamdulillah, upaya pemerintah melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh sejalan dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Kaltim. Berdasarkan SK Walikota Bontang Tahun 2015 tentang kawasan kumuh yang ada di Kota Bontang, pemerintah menargetkan pada tahun 2019 Bontang menjadi kota nol persen tanpa kumuh,” beber Emlizar.
Emlizar menyatakan hal tersebut akan menguatkan visi pemerintah yakni menjadikan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas SDM dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini sangatlah jelas bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan akhir pembangunan Bontang. Adapun kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat Kota Bontang yang hak-hak dasarnya telah terpenuh.
“Salah satu hak dasar yang harus dipenuhi adalah tersedianya perumahan dan kawasan layak huni tanpa ada kesan kumuh dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sejauh ini telah berkomitmen dan berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat termasuk sandang, pangan dan papan,” jelasnya.
Terkait program tersebut, Ahmad Sabrani memberikan acungan jempol. Dikatakan, nama besar Kota Bontang sebagai kota industri diimbangi dengan penataan perumahan dan kawasan yang layak huni tanpa adanya kesan kumuh serta ramah lingkungan yang tak terlepas dari visi pemerintah untuk mewujudkan Bontang sebagai green city.
“Untuk penataan perumahan dan kawasan yang alayak huni tanpa adanya kesan kumuh di Bontang, saya rasa tidak akan mendapat kesulitan mengingat program Pemerintah Kota Bontang juga telah sesuai dengan konsep pemerintah pusat,” ungkap Sabrani.
Bagian Humas – PPID Kota Bontang