(Bontang, 15 Oktober 2018). Keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik ditujukkan dengan keikutsertaanya pada pemeringkatan Badan Publik yang digagas Komisi Informasi Pusat. Melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Satistik (Diskominfotik) Kota Bontang, penyerahan SAQ (Self Assesment Questionnaire) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2018 ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur diserahkan langsung oleh Kadiskominfotik Drs. Dasuki, M.Si, didampingi Sekretaris Diskominfotik Ririn Sari Dewi, S.Ip, M.Si, Kabid Pelayanan Informasi Data dan Statistik Ir. H. Mudjiono, dan para Staf PPID, Kamis (11/10) pekan lalu.

Penyerahan SAQ 2018 tersebut langsung diterima dengan baik oleh Komisioner KI Prov.Kaltim Dr. Lilik Rukitasari, SH, S.Sos, MH, Sencihan, Ir. Rudi Taufani, di sekretariat KI di Gedung Diskominfo Prov.Kaltim Lantai 2, Jalan Basuki Rahmat No.41 Samarinda.

Tidak hanya menyerahkan SAQ KIP 2018, dikesempatan itupun dimanfaatkan untuk berdiskusi dan menggali informasi terkait teknis pengisian SAQ KIP. Kadiskominfotik Kota Bontang Drs. Dasuki, M.Si, mengungkapkan dua pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan dari pihak KI, yakni Berkenaan dengan pertanyaan Aplikasi PPID secara  mobile dan konten Rancangan Peraturan berkenaan dengan Keterbukaan Informasi.

“Pemerintah Kota Bontang di tahun 2018 telah mengembangkan aplikasi PPID mobile, dan menjadi salah satu inovasi PPID Kota Bontang dalam Keterbukaan Informasi sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Dan saat ini dalam proses pengunggahan di  Play Store,” ungkap Dasuki.

“Adanya pertanyaan mengenai konten Rancangan Peraturan berkenaan dengan Keterbukaan Informasi. Pemerintah Kota Bontang akan membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Keterbukaan Informasi Publik, Perda tersebut telah masuk dalam Prolegda dan akan di anggarkan di tahun 2019. Dengan demikian, konten mengenai rancangan peraturan tersebut belum dapat dipublikasikan dalam website PPID,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KI Prov.Kaltim Dr. Lilik Rukitasari, SH, S.Sos, MH, menyampaikan apresiasi yang tinggi karena Kota Bontang merupakan Kota pertama yang mengumpulkan SAQ KIP 2018.

Lebih lanjut, Lilik menjelaskan bahwa ada perbedaan antara SAQ 2018 dengan tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, lanjutnya, pertanyaan dalam SAQ cenderung terperinci dan detail, sehingga ia pun menyarankan agar jawaban pengisian SAQ harus lebih terinci pula, karena merupakan dasar penilaian.

“Aplikasi mobile untuk penilaian kali ini dimasukkan dalam SAQ karena kita berpedoman kepada KI Pusat. Untuk rancangan peraturan, karena era saat ini merupakan Era Keterbukaan Informasi, maka walaupun dalam bentuk rancangan tetap harus dipublikasikan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat (uji publik),” jelas Lilik.

Ditambahkan Sencihan, ia beranggapan bahwa Monev Keterbukaan Informasi Kota Bontang dan Kota Balikpapan selayaknya sudah tidak mengikuti Monev. Menurutnya, kedua Kota tersebut telah menerapkan prinsip Keterbukaan Informasi.

“Untuk kedepannya mungkin akan dinilai dalam segi inovasi, kecepatan akses dalam website, desain website dll. Saat ini belum mengarah ke sana, tapi nanti dipastikan akan seperti itu jika ke 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola PPID dengan baik, sehingga Keterbukaan Informasi dapat terpenuhi,” tutur Sencihan.

Untuk tahun ini, lanjut Sencihan, Komisi informasi juga akan melakukan penilaian terhadap website OPD kabupaten/kota se Kalimantan Timur. Penilaian didasarkan dalam keaktifan pengelolaan web, inovasi, tampilan web.

PPID Kota Bontang