(Bontang, 28 Desember 2018). SI PERI ETNIK (Sistem Perizinan Elektronik) merupakan terobosan baru Pemerintah Kota Bontang guna mewujudkan Kota Cerdas . Pasalnya, aplikasi yang diinisiasi oleh DPMTK PTSP dan Dinas Kominfotik ini digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses pembuatan layanan perizinan dan non perizinan dengan menggunakan teknologi online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun dapat digunakan.

Hal tersebut adalah senada dengan pernyataan Kepala Dinas DPMTK PTSP, Puguh Harjanto, S.STP, M.Si pada hari Jumat (28/12/18) pagi tadi yang menjelaskan  bahwa penggunaan alat elektronik / digital dalam penandatanganan SK Izin ini dilakukan untuk pertama kalinya di Kota Bontang.

“Terima kasih untuk semua pihak yang telah mmbantu kami. Kedepannya kami akan semakin bersemangat untuk memberi kemudahan bagi masyarakat, ”ungkap Puguh.

Senada, Kepala Dinas Kominfotik Drs. Dasuki, M.Si mengungkapkan harapannya terkait pentingnya aplikasi ini untuk masyrakat dan pemerintah.

“SI PERI ETNIK adalah contoh kerja sama kita semua. Oleh karena itu saya harapkan di Pemkot Bontang dapat terjadi kedaulatan data. Aplikasi apa pun yang digunakan oleh Pemkot Bontang dapat memggunakan server yang disediakan oleh Kominfo agar setiap kali ada perawatan, kami dapat membantu, ”harap Dasuki.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bontang Neni Moernaeni pun turut memberikan apresiasinya terkait meluncurkan aplikasi SI PERI ETNIK.

“Saya berharap dengan adanya aplikasi ini dapat mendorong Kota Bontang menjadi kota yang cerdas . Selain itu, seluruh aplikasi yang ada di OPD harus terintegrasi dan tidak boleh ada sektoral ego, ”harap Bunda Neni.

Menutup sambutannya, Bunda Neni menjawab terima kasih kepada DPMTK PTSP atas inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, untuk dapat melaksanakan implementasi SI PERI ETNIK, DPMTK PTSP membuat perjanjian kerjasama bersama beberapa lembaga; 1. Disdukcapil, dalam hal penggunaan data kependudukan melalui NIK, 2. Bank Kaltimtara, dalam hal integrasi sistem retribusi yang dilakukan melalui teller, atm, sms banking, mobile banking dengan tujuan tidak lagi dilakukan pembayaran kepada petugas ASN kemudian langsung dilakukan oleh bank Kaltimtara sehingga retribusi tidak dapat diterapkan dalam SI PERI ETNIK ini, 3. BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) terkait tanda tangan elektronik (TTE).

Selain itu, SI PERI ETNIK juga memfasilitasi DPMTK PTSP dalam mengimplementasikan rencana aksi dengan pihak KPK, seperti; Perizinan elektronik ( o nline ), Equity Dan penghapusan Penerimaan retribusi Beroperasi tunai guna mewujudkan retribusi non tunai, Dan Tanda serbi elektronik PADA Dokumen Surat Keterangan Izin.

PPID Kota Bontang