(Bontang, 27 Oktober 2017). Mendapatkan Informasi merupakan hak setiap warga negara. Untuk memberikan hak memperoleh informasi, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang Undang KIP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan badan publik dalam memberikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk dukungan dengan diberlakukannya UU KIP, pemerintah Kota Bontang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam SK Walikota Bontang, Nomor 426 tahun 2012 tentang Penetapan PPID dan PPID Pembantu Di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Seiring dengan berjalannya waktu, SK PPID mengalami beberapa kali perubahan, dan saat ini ppid ditetapkan dalam SK Walikota Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan PPID dan PPID Pembantu Di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Sebagaimana tertuang dalam SK PPID, bertindak sebagai PPID Kota Bontang adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang, sedang pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai dinas teknis terkait.

Sebagai pedoman  dalam pelayanan informasi, pemerintah Kota Bontang menerbitkan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015. Selain itu, PPID Kota Bontang juga senantiasa mengadakan sosialisasi, rapat koordinasi, liputan RT, menyebarluaskan informasi melalui kesenian tradisional (erau pelas benua), pembuatan iklan layanan masyarakat, brosur, buletin, baliho dan menghimbau agar perangkat daerah di bawah PPID Kota Bontang membentuk PPID Pembantu untuk membantu PPID dalam memberikan layanan informasi.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, PPID Kota Bontang mengembangkan beberapa aplikasi. Antara lain, aplikasi informasi harga sembako (simbak.bontangkota.go.id), aplikasi kesah etam (kesah.bontangkota.go.id), aplikasi layanan informasi (e-arsip.bontangkota.go.id) dan aplikasi simhukum.bontangkota.go.id.

Selain mengembangkan aplikasi on line, salah satu inovasi PPID dalam menyebarluaskan informasi adalah dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kelurahan. Tujuan dibentuknya KIM adalah sebagai mitra PPID dalam menyebarkan informasi mengenai pembangunan Kota Bontang ke seluruh lapisan masyarakat, dan  sebagai mitra ppid dalam memberikan saran dan sumbangsih terhadap roda pembangunan Kota Bontang.  Pada tahun 2017 ini, telah dibentuk KIM Be Smart di kelurahan Belimbing. KIM Be Smart ini di titik beratkan pada bidang ekonomi kerakyatan. Dan dalam menyebarluaskan informasi bagi anggota dan masyarakat, KIM Be SMART menggunakan website KIM yang dikembangkan oleh DKIS sebagai OPD teknis terkait KIM dan PPID.

Dengan berbagai inovasi yang dikembangkan PPID dalam penyebarluasan informasi, diharapkan informasi dapat tepat sasaran dan menyentuh semua sendi dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di Kota Bontang.

PPID Kota Bontang