(Bontang, 1 April 2019). Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan Value For Money (VFM) dalam menjalankan aktivitasnya. VFM merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utamanya itu ekonomis, efesiensi dan efektivitas, yang semua itu dapat terealisasi bila ada perencanaan yang baik.

Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi dalam pencapaian Value Of Money sebuah kegiatan termasuk didalamnya adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Guna mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang akuntable, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan revisi terhadap pengaturan Pengadaan Barang/Jasa agar dapat memperbaiki birokrasi pengadaan barang dan jasa sehingga mampu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Pepres No. 16 Tahun 2018 menjadi payung hukum bagi pelaksanaan Pengadan barang dan Jasa pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 tahun 2010.

Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Bontang melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Senin (1/3/2019) di Pendopo Rujab Walikota, Jl. Awang Long No. 1, mengundang seluruh PA, KPA, PPTK, PPJB, PPHP dan PPK sekota Bontang untuk menghadiri acara Seminar Sehari Pengadaan Barang/Jasa bertema “Mewujudkan Value For Money Melalui Implementasi Perpres Nomor 16 / 2018 Beserta Turunannya Serta Aturan Terkait”.

Diharapkan ke depannya akan ada pemahaman aturan tentang pengadaan barang jasa, mampu mengadakan melakukan pengadaan barang jasa dengan aman dan mampu menyelesaikan masalah pengadaan barang dan jasa cepat, transparan dan akuntable.

Dihadiri oleh Walikota Bontang, dr. Hj Neni Moerniaeni ,Sp.OG, Ketua DPRD Kota Bontang, Drs. H. Nursalam dan sejumlah anggota dewan yang lain diharapakan pemahaman tidak hanya muncul di tingkat pelaksana saja namun juga di tingkat managerial.

Di akhir sambutanya, Neni menegaskan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa adalah langkah awal yang mutlak untuk disusun dengan sebaik-baiknya dan sesuai aturan. Sebab jika hal ini tidak dilakukan maka inefesiensi dalam sejumlah aspek tidak dapat terkendali. Dan yang lebih mebahayakan lagi adalah bila bersinggungan dengan ranah hukum. Maka ASN lah yang harus menerima dampak hukumnya. (LIS)

PPID Kota Bontang