(Bontang, 8 Mei 2018). Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Komisioner KI, Lilik Lukitasari didampingi staf sekretariat KI dan Tim dari Diskominfo Provinsi Kaltim, Senin (7/5) pagi.

Kunjungan Komisi Informasi tersebut bertujuan mensosialisakan secara dini alur dan mekanisme serta instrumen Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk tahun 2018, sebagai persiapan dilaksanakannya pemeringkatan KIP pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kaltim pada bulan Juli 2018 mendatang.

Bertempat di Ruang Rapat Diskominfotik, Gedung Graha Taman Praja, Blok 1 lantai 3 Jalan Bessai Berinta Kel. Bontang lestari, dihadiri Sekretaris Diskominfotik Ririn Sari Dewi, S.Ip, M.Si, dan perwakilan PPID Pembantu seluruh OPD Kota Bontang.

Ditemui usai rapat, Lilik Lukitasari menyampaikan harapannya kepada Pemkot Bontang khususnya PPID utama dapat memenuhi parameter – parameter standar penilaian yang telah disampaikan sehingga Pemkot Bontang tetap masuk kedalam kategori kota informatif.

“Untuk Bontang dan Balikpapan dari sepuluh Kabupaten/Kota, Bontang dan Balikpapan adalah kategori kota yang menuju informatif dengan bobot penilaian Keterbukaan Informasi Publik hampir 86 %,” ungkap Lilik.

Tak hanya itu, Komisi Informasi juga memuji Pemkot Bontang yang tanggap dan melayani dengan baik sesuai prosedur terhadap publik yang mengajukan permohonan informasi. Hal itu terbukti bahwa Kota Bontang sebagai satu – satunya kota di wilayah Provinsi Kaltim yang tidak tersangkut sengketa informasi.

“Saya melihat, tidak adanya sengketa bukan tidak ada yang meminta, bukan karena masyarakat tidak aktif, ternyata memang pelayanannya yang bagus, tidak perlu disengketakan. Sengketa itu muncul ketika ada permohonan tapi tidak dilayani dengan baik,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Diskominfotik Kota Bontang Ririn Sari Dewi, S.Ip, M.Si menanggapi raihan peringkat KIP 2017 Kota Bontang yang turun ke posisi dua agar dijadikan motivasi yang memacu seluruh perangkat PPID mulai dari PPID Utama hingga PPID Pembantu untuk terus meningkatkan kinerja, kompetensi, dan inovasi yang menjadi kredit poin penilaian KIP 2018.

Ririn menambahkan, sosialisasi akan terus dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai jenis – jenis informasi yang dapat di akses, dikecualikan, berkala, sewaktu – waktu. Selain itu,  Sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh OPD mengenai jenis informasi yang berhak diakses oleh masyarakat, konsep ketebukaaan informasi adalah tanggungjawab seluruh penyelenggara pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Sementara itu, untuk persiapan penilaian KIP 2018 Ririn menjelaskan bahwa pihaknya akan menerapkan  sistem jemput bola kepada seluruh OPD dengan memberikan informasi mengenai kekurangan – kekurangan yang perlu dievaluasi sesuai dengan indikator standar penilaian KIP 2018 tersebut.

“Keterbukaan informasi merupakan instrumen untuk road map reformasi birokrasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Ririn.

PPID Kota Bontang