(Bontang, 13 September 2018). Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTK-PTS) Kota Bontang bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia menggelar kegiatan sosialisasi terkait peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Kamis (13/9) pagi.

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Bintang Sintuk tersebut, dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase sekaligus menjadi narasumber bersama dua orang lainnya, yakni Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjaaan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI Ir. Hadi Saputro, MA dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Dahlan Pasaribu, SH. MM.

Kegiatan itu mensosialisasikan tiga peraturan terkait TKA, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam sambutannya, Basri mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Sebab kata dia, sosialisasi itu dapat menyatukan perbedaan pandangan dalam menafsirkan Perpres Nomor 20 tahun 2018 dan Permenaker Nomor 10 tahun 2018 antara pihak pemerhati tenaga kerja lokal Kota Bontang dengan pihak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja luar daerah dan TKA.

Ia pun berharap peserta sosialisasi dapat mengikuti secara sungguh – sungguh dan aktif dalam menyimak pemaparan dari narasumber, sehingga isi dari peraturan terkait TKA tersebut dapat dipahami dengan baik.

“Saya yakin dan percaya dengan diskusi ini, permasalahan tenaga kerja asing, tenaga kerja organik atau tenaga kerja luar kota yang dibawa oleh perusahaan dapat terselesaikan dengan baik,” tutur Basri.

Ditambahkan Basri, saat ini masyarakat pekerja di Kota Bontang memiliki ketergantungan terhadap jumlah ketersediaan lapangan kerja. Oleh karenanya sejak 2009 lalu, Pemkot Bontang bersama DPRD Kota Bontang telah mengesahkan Perda Nomor 1 tahun 2009 yang didalamnya mewajibkan perusahaan dilingkungan pembangunan Kota Bontang untuk merekrut dan memberdayakan tenaga kerja lokal.

“Kami berharap seluruh perusahaan yang ada (di Kota Bontang) senantiasa mempedomani Perda Nomor 1 tahun 2009, karena perda itulah yang menjadi legal kita di daerah ini untuk bagaimana mendapatkan proteksi dan memback up tenaga kerja (lokal), supaya benar – benar dihargai dan bisa diakomodir dalam penempatan sesuai dengan keahlian masing – masing,” ujarnya.

Lebh lanjut, Basri menghimbau kepada pihak perusahaan untuk wajib menaati regulasi  yang ditetapkan pemerintah, mengingat akhir – akhir ini sempat terjadi gejolak dikalangan pekerja lokal terhadap TKA, khususnya pada pembangunan PLTU di Teluk Kadere, Bontang Lestari.

Sementara itu, Kadis Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTK-PTS) Kota Bontang Puguh Harjanto, SSTP, M.Si mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda Kementerian Ketenagakerjaan yang difasilitasi Dinas PMTKA-PTSP dan diikuti sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan dan yayasan, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), Camat dan Lurah  diwilayah Kota Bontang, Kadin, Hipmi, dan ikatan profesi pekerja Kota Bontang.

PPID Kota Bontang