(Bontang, 8 September 2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan meningkat pada angka Rp. 1,2 Triliun. Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og. saat membacakan Nota Keuangan RAPBD di Rapat Paripurna Ke-13 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Jumat (7/8) pagi, di Auditorium Taman 3 Dimensi, Jalan Awang Long, Bontang Utara.

Dalam penyampaiannya, Neni mengatakan peningkatan tersebut berdasarkan pada asumsi APBD 2019, yakni laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan laju inflasi. Dalam LPE 2019 diperkirakan tumbuh positif antara 1 hingga 3 % sedangkan LPE tanpa migas 2019 di proyeksikan mencapai kisaran 3 hingga 4 %. Sementara laju inflasi 2019 diperkirakan sebesar 4 hingga 5 % sehingga diharapkan sektor – sektor produktif akan terpacu untuk meningkatkan produksinya dan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara makro.

“Kami mengharap baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun Badan Anggaran Legislatif dapat mencermati hal ini dan selanjutnya dilakukan pembahasan secara seksama sehingga APBD yang nantinya ditetapkan akan realistis,” harap Neni.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang di 2019 adalah sebesar Rp. 1,1 Triliun. Target tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)  sebesar Rp. 164 Miliar dengan perincian pajak daerah Rp. 91 Miliar, retribusi daerah Rp. 4,103 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5,835 Miliar, dan lain – lain PAD yang sah sebesar Rp. 63,737 Miliar.

Untuk penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan keuangan telah ditargetkan dalam RAPBD 2019 sebesar Rp. 811,450 Miliar. Dengan perincian, bagi hasil pajak dan bukan pajak (SDA) Rp. 596,450 Miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp. 215 Miliar, sedangkan dana alokasi khusus (DAK) masih menunggu penetapan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Pendapatan lain – lain yang sah telah ditargetkan sebesar Rp. 150,650 Miliar yang berasal dari tiga sumber, yakni bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 124,150 Miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 25 Miliar, dan penerimaan lain – lain Rp. 1,5 miliar.

Sementara, dalam rangka pelaksanaan prioritas, anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 413,806 Miliar dan belanja langsung sebesar Rp. 813,029 Miliar.

“Anggaran belanja untuk tahun 2019 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas serta memperioritaskan anggaran untuk belanja publik. Alokasi anggaran belanja disusun secara terukur dan mengutamakan kegiatan – kegiatan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Neni.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang Drs. H. Nursalam didampingi Wakil Ketua Faisal, dan dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Kota Bontang, Kepala dan Perwakilan OPD Kota Bontang, Ketua KPU, Perwakilan Partai Politik, perwakilan Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tamu undangan.

PPID Kota Bontang