3-btg-paripurna

(Bontang, 3 Agustus 2016). Pemkot menggelar rapat Paripurna pengesahan pengembalian keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Selasa (2/8) di gedung DPRD Bontang.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diharapkan untuk lebih fokus pada retribusi pelayanan kepelabuhan yang merupakan pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan. Termasuk fasilitas lain di lingkungan pelabuhan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

“Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna,” kata Wali Kota.

Untuk itu, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

“Harapannya dengan adanya perda ini, kita dapat menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II Sudiyo mengatakan Perda ini mengisyaratkan adanya tarif retribusi untuk memperoleh PAD khususnya bidang kepelabuhan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah kota terhadap pengguna jasa pelabuhan Lhoktuan.

“Tujuannya diubah perda ini untuk memberikan penambahan PAD dalam lingkung kepelabuhan terhadap pengguna jasa kepelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah setelah diberikan pelayanan jasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan Pemerintah Kota Bontang dengan PT Pelindo IV Cabang Bontang mengadakan perjanjian MoU berupa perjanjian kerja sama tentang hak dan kewajiban pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan umum Lhoktuan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“Dimana dalam perjanjian tersebut tertuang juga mengenai durasi isi perjanjian yang berlaku dua tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belapihak dan tidak saling dirugikan,” pungkasnya.

Bagian Humas – PPID Kota Bontang