3-btg-paripurna

(Bontang, 16 September 2016). Walikota Bontang Neni Moernaeni bersama Wawali Basri Rase menghadiri Rapat Paripurna di gedung DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kamis (15/9) kemarin.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang, Kaharuddin Jaffar berisi pendapat akhir kepala daerah atas keputusan DPRD terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Yakni, Raperda penyalahgunaan bantuan hukum, Raperda terkait izin usaha jasa konstruksi, Raperda tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi, dan Raperda RPJMD 2016-2021.

Walikota Neni menyampaikan ke-4 Raperda yang  diharapkan dapat lebih pro kepada kepentingan warga Kota taman. Misal, Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Ada tiga pihak yang diatur dalam raperda ini. Yakni, penerima bantuan hukum kepada orang miskin, pemberi bantuan hukum serta penyelenggara bantuan hukum,” terangnya.

Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara. Tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesamaan dihadapan hukum. (equality before the law), akses terhadap keadilan (access to justice) dan tidak memihak atau fair trial.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha Negara. Baik secara ligitasi maupun non ligitasi.

“Saya berharap dengan ditetapkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi Peraturan Daerah (Perda), semua penerima bantuan hukum dapat terjamin dan terpenuhi haknya untuk mendapatkan kases keadilan, terwujudnya hak konstitusional semua masyarakat Kota Bontang dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum serta terwujudnya peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Selanjutnya, Walikota Neni juga menanggapi soal raperda Izin usaha Jasa Konstruksi. Neni mengatakan, berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 18/99 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa jasa konstruksi merupakn layanan  jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

“Dalam pembangunan, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan startegis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk hasil berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewijudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Disamping itu jasa konstruksi mempunyai peranan pendukung berbagai bidang pembangunan, mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,” jelasnya.

Selain kedua Raperda tersebut, Walikota juga menyampaikan tanggapannya soal raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dan raperda tentang RPJMD.

“Saya berharap Raperda yang kita bahas bersama ini dapat lebih meningkatkan dan mengakomodir kepentingan warga Bontang,” pungkasnya.

Bagian Humas-PPID Kota Bontang