(Bontang, 27 Maret 2018). Integrasi data merupakan suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dalam rangka mendukung manajemen informasi. Data yang utuh tersebutlah yang akan disebarluaskan kepada masyarakat menjadi informasi yang akurat dan akuntabel.

Dalam era pemerintahan saat ini, keterbukaan informasi adalah hal yang lumrah bahkan menjadi kewajiban seluruh instansi untuk menyebarluaskan informasi terkait pemerintahan kepada mayarakat luas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi Infomatika dan Statistik kembali menggelar Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Tema “Mewujudkan Transparansi Informasi Melalui Integrasi Data” pada Selasa (27/3/18) pagi.

Bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang Artahnan Saidi, Wakil Ketua DPRD Etha Rimba Paembonan, FKPD, kepala OPD dan pejabat pengelola PPID se-Kota Bontang.

Diikuti oleh kurang lebih 90 peserta dari seluruh OPD, kecamatan hingga kelurahan, acara tersebut digelar guna memberikan pemahaman kepada pejabat pengelola PPID dalam mewujudkan transparansi informasi melalui integrasi data, mensosialisasikan dan merefresh kembali tugas-tugas dari PPID pembantu, mensosialisasikan hak hak masyarakat terhadap keterbukaan informasi, memberikan pelayanan informasi selaku instansi publik, memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah bahwa menolak memberikan informasi kepada publik dapat berdampak hukum.

Hal tersebut tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Diharapkan setelah ada sosialisasi ini muncul pemahaman di setiap perangkat daerah bahwa untuk mewujudkan transparansi informasi diperlukan pengintegrasian data sehingga tidak ada lagi halangan bagi OPD untuk menahan informasi yang diperlukan oleh masyarakat,” harap Dasuki dalam penyampaian laporannya.

Lebih lanjut Beliau menuturkan jika memang sebuah informasi dinyatakan tidak dapat dipublikasikan (dikecualikan) maka, instansi terkait dapat memberikan alasan mengapa informasi tersebut tidak dapat diakses oleh publik.

“Jadi, mari kita sama-sama wujudkan open government demi tercapainya good governance,” tutupnya.

Sebagai bahan informasi, narasumber sosialisasi kali ini ialah Kepala Diskominfo, Abdullah Sani dengan materi keterbukaan informasi publik dan kelembagaan publik dan Komisioner Komisi Informasi Kaltim, Muhammad Khaidir dengan materi penyusunan daftar informasi publik.

PPID Kota Bontang