PPID ITAMA, BONTANG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemantauan Orang Asing di wilayah Kalimantan Timur, bertempat di ballroom Hotel Bintang Sintuk, Bontang Utara, Rabu (25/9). Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Bontang, Asdar Ibrahim, yang mewakili Wali Kota Bontang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, perwakilan Kodim, Polres, serta Dinas Tenaga Kerja dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang yang diwakili Asdar Ibrahim menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pemantauan orang asing di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Bontang. "Kehadiran orang asing, baik yang datang untuk bekerja maupun tujuan lainnya, memerlukan perhatian dan pengawasan bersama, terutama dalam konteks kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sosial," ujarnya.

Bontang, dengan keberadaan industri strategis dan letaknya yang terbuka secara geografis, menjadi wilayah yang sering kali menjadi tujuan bagi warga asing. Oleh karena itu, langkah-langkah pemantauan yang komprehensif dan efektif sangat dibutuhkan. Melalui FGD ini, Wali Kota Bontang berharap adanya rekomendasi dan solusi yang dapat diterapkan di lapangan untuk menghadapi berbagai dinamika terkait keberadaan warga negara asing.

“Saya menekankan pentingnya sinergi antara Kesbangpol, TNI, Polri, Disnaker, dan pihak terkait lainnya agar Bontang dan Kalimantan Timur secara umum tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Wildan Taufik, menjelaskan pentingnya antisipasi dan pengawasan yang cermat terhadap masuknya orang asing ke Kalimantan Timur. Menurutnya, arus masuk warga asing ke wilayah ini meningkat, dipicu oleh perdagangan internasional, pariwisata, investasi, hingga perpindahan Ibu Kota Nusantara.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur menekankan bahwa kehadiran warga asing harus membawa manfaat bagi pembangunan daerah tanpa menimbulkan gangguan keamanan atau pelanggaran hukum. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengawasan secara efisien dan akurat.

Pada kesempatan ini, panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM, Divisi Imigrasi, Fuad Ashari Baderun, Delila Swesti Yunita dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, serta Marten Minggu dari Bakesbangpol Bontang.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadapi tantangan terkait keberadaan orang asing di wilayah Kalimantan Timur.(KMF_rie)

Foto: KMF-adinugroho