PPID UTAMA, SAMARINDA - Munawwar, S.T., M. Si. resmi dikukuhkan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang menggantikan Wali Kota sebelumnya, Basri Rase. Pengukuhan ini digelar di Gedung Pendopo Odah Etam kantor Pemprov Kaltim yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan didampingi oleh seluruh Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur.

Munawwar merupakan Pejabat Tinggi Pratama di Pemprov Kaltim dengan jabatan Kepala Satpol PP Provinsi Kaltim.

Pengukuhkan Munawwar pada Selasa (25/9), melengkapi enam Pjs kepala daerah sesuai Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-4088 Tahun 2024 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati dan penjabat sementara Wali Kota di Provinsi Kaltim.

Keenam Pjs yang dikukuhkan yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kaltim, H.M Syrajuddin yang dikukuhkan menjadi Pjs Bupati Paser, kemudian Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Drs. H. Sufian Agus, M. Si sebagai Pjs Bupati Berau.

Selanjutnya Kepala Dinas Energi dan SDM Provinsi Kaltim, Dr. Bambang Arwanto, A.P., M. Si menjadi Pjs Bupati Kutai Kartanegara lalu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim, H.M Agus Hari Kesuma, SE, MM sebagai Pjs Bupati Kutai Timur. Selanjutnya Kepala Satpol PP Provinsi Kaltim yang menjadi Pjs Wali Kota Bontang dan yang terakhir Ahmad Muzakkir, ST., M. Si Kepala BPKAD Provinsi Kaltim sebagai Pjs Wali Kota Balikpapan.

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memberikan arahan kepada seluruh Penjabat Sementara Kepala Daerah yang baru dikukuhkan. Akmal Malik menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas.

“Saya percaya, bahwa dalam waktu yang cukup singkat ini, dengan dedikasi dan integritas yang selama ini telah di berikan kepada daerah, untuk mampu untuk menjalankan amanah yang telah dibebankan dengan sebaik-baiknya dengan tetap berpedoman kepada ketentuan berlaku. peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Lebih lanjut, Akmal Malik juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim akan memberikan dukungan penuh kepada para Pjs Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya. "Kami siap bekerja sama dan berkoordinasi untuk membangun Kaltim yang lebih maju dan sejahtera," imbuhnya.

Sambung Akmal, ia menyampaikan bagi Penjabat Sementara Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD.

Ia juga berpesan kepada para Penjabat Sementara Kepala Daerah agar dapat menjaga komunikasi yang baik bersama Forkopimda di tingkat Kota maupun di tingkat Provinsi serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam urusan pemerintahan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024 ini, Pj Gubernur Kaltim ini mengingatkan kepada segenap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim maupun ASN di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kaltim, untuk tetap mematuhi rambu-rambu Netralitas ASN yang telah ditetapkan didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.(KMF_indra)

Foto: KMF-hendra