by PPID Kota Bontang | Jun 14, 2023 | PPID Kota Bontang

(PPID Utama, 14 Juni 2023). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Gelar Rapat Pertemuan Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bontang pada Rabu (14/6). Bertempat di meeting room Hotel Bukit Sintuk, kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Lukman, Kepala DPPKB dr. Bahauddin, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan KB Hernawati, perwakilan Kepala OPD, Camat, Lurah dan peserta dari berbagai lembaga kesehatan dan staf DPPKB.

Dalam laporannya, Kadis DPPKB dr. Bahauddin mengatakan seluruh daerah diberikan amanat oleh Presiden untuk menurunkan stunting sebanyak 14% di tahun 2024.

“Kita harus berlari kencang dan menyusun strategi untuk menurunkan stunting. Sehingga instruksi Presiden dapat terwujud terkait penurunan stunting ini,” ujar Bahauddin.

Ia juga berharap pembahasan stunting tersebut dapat mencapai kesepakatan bersama serta solusi bagi penurunan angka stunting.

“Hari ini kita akan membahas semuanya terkait stunting ini agar kita capai kesepakatan langkah-langkah untuk mengurangi bahkan menuntaskan kasus stunting di Kota Bontang,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lukman dalam sambutannya menghimbau agar dapat merujuk pada strategi nasional sebagai acuan untuk memantapkan strategi, serta memantau progres angka stunting di wilayah masing-masing. terutama yang menjadi lokus penurunan stunting tahun 2023 yakni di Kelurahan Bontang Baru, Guntung, Tanjung Laut, Bontang Kuala serta Tanjung Laut Indah.

“Perlu kita ketahui bersama, bahwa angka stunting Kota Bontang dalam aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per bulan April adalah 22,46 persen. Masih jauh dari target sebesar 14 persen di tahun 2024. Untuk itu, perlu menjadi perhatian kita bersama memasukkan program prioritas percepatan penurunan stunting dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota,” jelas Lukman.

Ia juga berharap agar dalam rapat tersebut kiranya seluruh tim dapat menetapkan komitmen bersama anggota bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bontang.

Sebagai informasi, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya penurunan stunting, seperti;

1. Pemberian pelatihan kepada Tim Pendamping Keluarga,
2. Kegiatan Mini Loka Karya (Minlok) Stunting Tingkat Kecamatan telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun pada Tahun 2022,
3. Melaksanakan Audit Kasus Stunting Sebanyak 2 (dua) kali pada Tahun 2022,
4. Bimtek kader Bangga Kencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
5. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Lembaga terkait Perlindungan Anak di Kota Bontang,
6. Musrenbang Anak : Menyuarakan Hak-hak Anak yang Salah Satunya Adalah Hak untuk Memperoleh Kesehatan bagi Pengurus Forum Anak Kelurahan dan Kecamatan,
7. Sosialisasi tentang Pengetahuan Remaja terkait Resiko Pernikahan Dini bagi Pelajar SMP dan SMA,
8. Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Pengurus Gereja dan Pura,
9. Penandatanganan Nota Kesepakatan antar Pemerintah Kota Bontang dengan Pengadilan Agama tentang Kerjasama Pencegahan Perkawinan Usia Anak,
10. Sosialisasi Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak,
11. Seminar Peran Keluarga Sadar Hukum terkait Pencegahan KDRT dan Perlindungan Anak bagi Kader PKK se Kota Bontang,
12. Bimbingan Remaja Usia Sekolah Bekerjasama dengan KEMENAG,
13. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Kelurahan Tanjung Laut,
14. Edukasi ke PIK Remaja SMA YPK terkait Materi Perlindungan Anak yang Salah Satunya adalah terkait Hak Anak,
15. Pembinaan ke Forum Anak Kota Bontang Bersama DPPKB ke Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan terkait Hak-hak Anak dimana Salah Satunya adalah Hak Anak tentang Kesehatan,
16. Rapat Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, dan
17. Forum Anak Mengikuti Jinggle Lomba Koreografi Festival SAPA 129 untuk Mempermudah Akses bagi Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak.

Tentunya, melalui berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan kasus stunting di Kota Bontang akan menurun sehingga dapat mencapai target seperti yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(kmf-lusy)