PPID UTAMA, BONTANG - Walikota Bontang, Basri Rase, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam sebuah acara di Auditorium Nusantara Gedung BPK. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dan kepala daerah se-Kaltim.

Dalam momen penting ini, Walikota Basri Rase didampingi oleh sejumlah pejabat, antara lain, plt. Sekretaris Daerah Kota Bontang Ahmad Suharto, Kepala Inspektorat Enik Ruswati, serta Sony Suwito Kepala BPKAD. Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Hadir pula sekaligus menyerahkan LKPD, Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni sembilan kepala daerah se-Kaltim. Menurut Sekda Sri acara ini menjadi wadah bagi para pemimpin daerah untuk saling berbagi pengalaman dan mendiskusikan isu-isu terkini dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap catatan-catatan yang diberikan saat pemeriksaan pendahuluan dapat ditindaklanjuti dengan seksama sehingga menghasilkan laporan keuangan daerah yang unaudited pada akhirnya memperoleh penilaian yg baik sesuai harapan bersama. Diakhir sambutannya mewakili Plt. Gubernur, Sri Wahyuni berharap provinsi Kalimantan Timur dan Pemda se Kaltim kembali meraih nilai WTP, ujarnya..

Di kesempatan yang sama Bupati Mahulu Bonifasius Belawan mewakili seluruh kepala daerah menyampaikan, “Penyerahan LKPD ini sebagai bentuk keseriusan kami dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat daerah. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPK “.

Sementara itu Agus Priyono kepala BPK wilayah Kalimantan Timur mengapresiasi pemerintah provinsi dan sepuluh dari sebelas pemda yang telah menyusun dan menyelesaikan selanjutnya menyerahkan laporan keuangan daerah.

Kepala BPK mengatakan, hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan nantinya akan menyerahkan hasil pemeriksaan yang diperkirakan rampung awal Mei. “Kami himbau agar turut menjaga nilai dasar independensi, integritas dan profesionalisme kami, agar tim kami bekerja dengan baik memotret tata kelola keuangan daerah bapak ibu dan bisa menyimpulkan secara utuh, komprehensif dan memberikan dasar untuk menyatakan opini”, imbuhnya. (kmf_Riawan)