PPID UTAMA, Bontang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Potensi Pajak dan Retribusi Daerah pada Rabu (22/1), di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Bontang Utara, dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, Ahmad Suharto. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan bertujuan untuk menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencari solusi untuk mengoptimalkannya.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Ahmad Suharto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang mengimbau agar seluruh pihak dapat mengoptimalkan PAD guna mendukung pembangunan daerah. Suharto menekankan pentingnya integrasi antara laju ekonomi daerah dengan sistem keuangan digital yang kini tersedia dalam layanan perbankan. “Dengan semakin berkembangnya teknologi, kita harus mampu memanfaatkan layanan perbankan untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan pajak serta retribusi daerah,” ujarnya.

Sekda berharap melalui FGD ini, akan didapatkan saran dan masukan yang dapat memperkaya analisis dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah, terutama yang berkaitan dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi salah satu komponen penting dalam sumber pendapatan asli daerah Kota Bontang.

Kepala Bapenda Kota Bontang, Syahruddin, dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD ini diadakan sebagai upaya untuk memberikan pertimbangan strategis dalam menggali potensi penerimaan PAD, khususnya yang terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggali potensi pendapatan daerah, menghindari kehilangan potensi, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan,” terangnya.

Selain itu, FGD ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai stakeholder dan menghasilkan proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat, serta mengembangkan sistem pajak yang efisien. Harapannya, hal ini akan berimbas pada peningkatan kualitas belanja daerah dan layanan publik yang lebih optimal.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait serta OPD pemungut retribusi. Diskusi ini juga menghadirkan narasumber dari Baperidda dan BPKAD, yang memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan PAD di daerah.

Melalui FGD ini, Bapenda Kota Bontang berharap dapat menciptakan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.(KMF_rie)

Foto: KMF-rusdien