by PPID Kota Bontang | Jul 13, 2023 | PPID Kota Bontang

(PPID Utama, 13 Juli 2023). Pajak daerah adalah sumber utama pendapatan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Namun, untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan, tentunya perlu mengambil langkah-langkah inovatif dan kolaboratif. Oleh karena itu, Pemkot Bontang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Kolaborasi Menuju Kemandirian Fiskal pada Kamis (13/7) pagi tadi.

Bertempat di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Syahruddin, Kepala Bapenda Rafidah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang Heru Maulana, Kepala STPN Jogjakarta Senthot Sudirman selaku narasumber, perwakilan dari berbagai OPD serta tamu undangan lainnya.

Kepala Bapenda Rafidah dalam laporannya menjabarkan bahwa realisasi PAD saat ini masih berada di angka 90 Milyar dari target PAD sebesar 215 Milyar. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi PAD. Beberapa langkah yang dijabarkan diantaranya; penyusunan regulasi perwali maupun perda yang sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Inovasi dengan berbagai sistem maupun aplikasi seperti; Sijanda Manis (Sistem Jaringan Data Berbasis Gis), Bapenda Etam, Memperluas Channel Pembayaran Non Tunai Pajak & Retribusi Daerah Melalui Virtual Account & QRIS, pemutakhiran database wajib pajak, pemasangan peta bidang persil, pemetaan objek pajak melalui foto udara (foto grametri), profiling data wajib pajak, penghapusan piutang, relaksasi pajak, serta menggali pajak potensial.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Syahruddin dalam sambutannya mengajak seluruh pihak yang hadir untuk berpartisipasi aktif dalam acara ini, menyumbangkan ide-ide dan pengalaman yang berharga.

“Mari kita berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan bersama kita, yaitu kemandirian fiskal Kota Bontang,” imbau Syahruddin.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut, 2 (dua) narasumber yaitu Kepala STPN Jogjakarta Senthot Sudirman memaparkan terkait pentingnya pembangunan sistem pemetaan zona nilai tanah tunggal multimanfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PBB-P2 dan BPHTB dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang Heru Maulana yang memaparkan tentang mewujudkan data pertanahan yang handal pasca deklarasi Bontang Kota Lengkap.

(kmf-lusy)