Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangannya yang baik. Mulaidari proses perencanaan, penggunaan, danpertanggungjawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur di lingkungan pemerintah daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah pusat maka Dinas Komunikasi dan Informatika Bontang menggelar Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan, pada 14-15 September 2024, di Jakarta.