Diantara cara menciptakan pelayanan publik yang ramah bagi kaum disabilitas adalah dengan kebijakan inklusif, melalui penyediaan layanan yang adil dan setara bagi semua orang. Termasuk komunikasi dan informasi yang juga harus dapat tersampaikan serta mudah diakses oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Atas dasar pertimbangan tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang menyelenggarakan Pelatihan Bahasa Isyarat secara internal bagi seluruh pegawainya, yang berlangsung pada Hari Selasa 5 November 2024 di Ruang Rapat BKPSDM, dengan menghadirkan Narasumber Ibu Phisonia Sylvestris yang merupakan pengajar senior di SLB PKT.

Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, termasuk bagi saudara kita penyandang disabilitas. UU KIP juga mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi. Hal ini juga sangat berkesesuaian dengan substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Yudhi Pancoro yang turut menghadiri kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara. 

“Apresiasi dengan inisiatif yang sudah dilakukan oleh BKPSDM, pelatihan ini sangat penting untuk memperluas pelayanan komunikasi dan publikasi, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi,” ungkapnya 

Dengan pelatihan ini diharapkan seluruh pegawai kami memiliki kemampuan berbahasa isyarat, guna menciptakan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat tak terkecuali bagi saudara kita yang berkebutuhan khusus. Bahkan diantara pegawai andalan kami di BKPSDM saat ini, terdapat 1 orang yang membutuhkan informasi/komunikasi yang disempurnakan dengan penyampaian bahasa isyarat tersebut.

Sudi juga menambahkan bahwa Pelatihan bahasa isyarat bagi kami akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membuat pelayanan lebih inklusif. Pelatihan ini dapat membantu pegawai untuk berkomunikasi dengan warga yang memiliki kebutuhan komunikasi khusus, seperti penyandang disabilitas, serta tujuan lainnya seperti:

- Meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan layanan inklusif

- Mendukung aksesibilitas informasi bagi masyarakat disabilitas

- Membantu pegawai memberikan pelayanan yang lebih ramah dan inklusif

- Membantu mewujudkan pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip HAM.

Mengapa harus seluruh pegawai yang perlu untuk dibekali kemampuan berbahasa isyarat? Karena memang seluruh pegawai berpotensi untuk menerima kedatangan tamu dan berinteraksi aktif mulai dari front liner sampai dengan di ruang konsultasi. Bahkan dengan kemampuan yang kami miliki ini, segera seluruh media berupa video yang dirilis oleh BKPSDM akan dilengkapi dengan layar yang menampilkan pegawai yang menyediakan informasi bahasa isyarat dimaksud.

Dalam pelatihan bahasa isyarat yang dipandu oleh nara sumber berpengalaman, peserta diberi pemahaman dan penguasaan tentang:

- Dasar-dasar bahasa isyarat, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan tubuh

- Kosakata dasar yang berguna dalam konteks pelayanan publik

- Pemahaman dasar dunia “Deaf Awareness”

- Cara berkomunikasi dengan “Deaf Awareness”, seperti perkenalan, salam, nama, abjad, angka, dan lainnya