PPID UTAMA, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kian gencar untuk memperkuat posisinya, dalam melakukan pelayan publik bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya Evaluasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, dan Persiapan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi kaltim, pada Selasa (26/03/2024) pagi.

Ruang Rapat Utama Lantai II Kantor Walikota Bontang dipilih untuk menjadi sarana pertemuan antara Walikota Bontang Basri Rase, Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati, Asisten 3 Akhmad Soeharto, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim, serta perwakilan dari masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah Kota Taman.

Dalam mengawali kegiatan, Akhmad Soeharto mengatakan bahwa sejak 2022 hingga 2023 kualitas pelayanan publik Bontang cenderung meningkat.

“Sebagaimana data di Tahun 2022 kita punya nilai 72,33. ini termasuk kualitas sedang. Di 2023 kita naik jadi 88,23 kualitas tinggi. Di Tahun 2024 inilah kita minta pendampingan teman-teman Ombudsman, agar kita bisa melihat apa kelemahan kita,” ucapnya.

Senada dengan itu, Sekda Bontang yang akrab disapa Iin menyatakan optimismenya agar di tahun ini kualitas pelayanan publik di Kota Bontang dapat menyentuh angka 90. 

“Minimal tahun ini kita bisa 90,” tambahnya. 

Ia juga menjabarkan perolehan nilai beberapa kota dan kabupaten yang ada di Kaltim, dengan perolehan nilai pelayan publik yang cukup tinggi.

“Tertinggi untuk seluruh kabupaten di Kaltim itu Kukar (Kutai Kartanegara) dengan nilai 94,46, Samarinda 93,11 dan Balikpapan 90,16.”

Menanggapi itu Basri Rase secara serius meminta agar dapat dilakukannya evaluasi berkala, untuk melihat kinerja pelayan publik di Kota Bontang. 

“Ketika bicara pelayanan seluruh OPD wajib menyediakan fasilitas, mulai dari fasilitas informasi, sarana prasarana, dan penunjang lainnya. Saya berharap betul, kalau kita ingin mendapatkan nilai tertinggi, kita harus secara berkala melakukan evaluasi. Kita lihat apakah ada perubahan di OPD kita. Kalau perlu lakukan survei di lapangan, supaya kita bisa melakukan perubahan yang signifikan,” tegasnya.

Ia berharap dengan proses evaluasi ini, dapat menjadi catatan bagi seluruh OPD untuk dapat memaksimalkan pelayanan publik yang ada. Hal ini tidak lain untuk memberikan pengalaman dan pelayanan yang maksimal, bagi masyarakat yang ada di Kota Bontang. (kmf_rose)

foto : kmf_firman