(PPID Utama, 27 Januari 2023). Pemerintah Kota Bontang menggelar rapat koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang. Bertempat di Auditorium Taman Tiga Dimensi tampak hadir Wali Kota Bontang Basri Rase didampingi Asisten 1 Dasuki, Asisten 2 Lukman, Sekda Aji Erlynawati serta perwakilan dari seluruh OPD, Kecamatan dan Kelurahan.

Diketahui, kondisi penduduk miskin di Kota Bontang saat ini mengalami penurunan sebesar 0,08% dari 4,54% atau 8,41ribu penduduk miskin di tahun 2021 menjadi 8,39ribu di tahun 2022. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya dan menargetkan akan turun sebesar di 3% tahun 2023.

“Kita menargetkan angka kemiskinan turun sebanyak 3 persen. Pos anggaran pun telah disiapkan di masing-masing instansi seperti bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan sebagainya untuk mengentas masalah kemiskinan,” ucap Basri, Jumat (27/1)

Dalam rapat tersebut pun dibahas berbagai kriteria yang akan dijadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Bontang, yakni; SK Menteri Sosial Nomor: 146/HUK/2013 dan SK Wali Kota Bontang No. 188.45/532/DSPM/2020. Adapun kriteria tersebut adalah;

1. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 (nol koma lima) hektar, nelayan skala kecil/ikut orang, buruh bangunan, buruh perkebunan/ atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah upah minimum kota/tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
3. Tidak mampu membeli pakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
4. Mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya sampai jenjang paling tinggi pendidikan sekolah menengah pertama.
5. Mempunyai jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/seng/terpal/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut/tembok tidak diplester.
6. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan tidak baik/kualitas rendah.
7. Atap terbuat dari rumbia/genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah
8. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik atau listrik tanpa meteran
9. Tidak memiliki fasilitas sumber air minum yang berasal dari perusahaan air minum
10. Tidak mempunyai ketersediaan akses sanitasi baik umum maupun pribadi
11. Bahan bakar untuk memasak sehari hari menggunakan kayu bakar/arang/tabung gas 3 kg
12. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam 1 (satu) kali dalam seminggu
13. Hanya mampu makan sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam sehari dan
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, kapal motor/barang modal Lainnya
15. 
    

Selain itu, berbagai upaya pun akan dilakukan untuk percepatan pengurangan kemiskinan seperti; peningkatan kualitas dan kemiskinan, pengembangan kelompok usaha masyarakat melalui program stimulant rt, pemberian bantuan makanan siap santap bagi lansia miskin dan terlantar, pelayanan dokter kunjung bagi pasien jompo dan miskin, pemberian stimulant dana kesehatan bagi masyarakat peserta penerima upah/bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, menguatkan kerjasama pelatihan, pemagangan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta mengembangkan entrepreneurship dan ekonomi kreatif.

“Meski angka kemiskinan turun 0,02 persen hal itu sangat patut disyukuri. Karena untuk mengentas masalah kemiskinan bukanlah hal yang mudah,” sambungnya.

Basri juga mengatakan pengaruh turunnya angka kemiskinan, disebabkan meningkatnya geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sehingga angka pengangguran di Bontang pun turut mengalami penurunan.

“Ini adalah salah satu hasil dari program yang kita galakkan pada 2022. Seperti peningkatan SDM melalui dana RT dan juga peningkatan UMKM. Semoga kita semua dimampukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bontang,” pungkasnya.

(kmf-lusy)