PPID UTAMA, BONTANG - Menyikapi polemik di media sosial mengenai pembangunan miniatur rumah adat Toraja di Simpang Tiga Kelurahan Kanaan, Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar rapat dengan unsur terkait pada Rabu (17/04/2024). Bertempat di ruang rapat Badan Kesbangpol, rapat dipimpin oleh Kepala Bakesbangpol Deddy Haryanto. Kegiatan itu juga turut dihadiri oleh Wakapolres Bontang Kompol Faisal Riza beserta jajaran, Sekretaris Bakesbangpol Marthen Minggu, jajaran kepala bidang, Camat Bontang Barat Ida Idris, Lurah Kanaan Salmon Kanaan Payung Allo, Mantan Lurah Kanaan Hendrik Arnaldi Langsa, Perwakilan Diskominfo, Kapolsek Bontang Barat Iptu Hadi Esmoyo beserta jajaran, pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bontang, pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta perwakilan Lembaga Adat Dayak dan Kutai.

Membuka pertemuan, Kepala Badan Kesbangpol Deddy Haryanto menjelaskan tujuan pelaksanaan rapat yakni mencari solusi untuk permasalahan pembangunan miniatur rumah adat Toraja yang tengah berkembang, melalui masukan-masukan yang diberikan oleh peserta rapat.

“Tentunya kita menginginkan situasi di kota Bontang tetap kondusif”, ungkap Deddy.

Menyambut hak itu Wakapolres Bontang Kompol Faizal pada kesempatan tersebut memaparkan, bahwa mewujudkan kondusifitas di Kota Bontang bukan hanya peran satu unsur saja, melainkan perlu kolaborasi antara semua elemen yang ada.

“Kenapa kondusifitas harus dijaga, karena situasi yang aman dan nyaman sangat berpengaruh kepada ekonomi di suatu wilayah. Investor luar tidak mau berinvestasi di suatu wilayah kalau tidak kondusif”, ungkapnya.

Disampaikan dalam rapat bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antar dua pihak suku dan menghasilkan poin-poin kebersamaan. Hal ini diungkap oleh mantan Lurah Kanaan Hendry Arnaldi Langsa. Adapun kesepakatan yang dicapai yakni pembangunan miniatur rumah adat Toraja bisa dilaksanakan, dan telah diselesaikan pada akhir Desember 2023 lalu. 

“Sebenarnya masalah ini tidak muncul di Kota Bontang tetapi muncul dari luar kota Bontang, karena ramai pembicaraan di luar kota Bontang, tepatnya di media sosial”, ujar Hendry. Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Dayak Kota Bontang Simon Bith menjelaskan bahwa monumen tersebut dibangun sebagai simbol Persaudaraan warga Dayak dan Toraja. Hal ini pun didukung oleh Pemerintah dimana Wakil Walikota Bontang yang ikut dalam peresmiannya. “Kandean Dulang (sebutan tugu dalam bahasa Toraja) tersebut sudah final karena sudah ada kesepakatan bersama perwakilan Lembaga Adat Toraja”, terang Simon.

Kendati tidak menimbulkan masalah di Kota Bontang, Ketua Lembaga Adat Kutai Darmawi mengatakan perlunya untuk melibatkan etnis Kutai sebelum pembangunan. Darmawi menyebut karena secara kewilayahan, Kota Bontang berada di wilayah adat Kutai. Hal ini pun tengah menjadi pembahasan di lingkup internal adat Kutai.

Pada akhir pertemuan, semua pihak menyepakati untuk bersama-sama meredam polemik di media sosial, yang dapat memecah belah di media sosial terkait pembangunan tugu tersebut. Semua pihak sepakat untuk tetap bersatu menjaga kondusifitas dan kedamaian di Kota Bontang, khususnya jelang gelaran Pilkada pada November mendatang. (sumber: Bakesbangpol)