Rapat Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah di Kota Bontang: Sinergitas Diperkuat untuk Ketertiban dan Keamanan
PPID UTAMA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah (Rakor Gakkum) di Ballroom Tanjung Pandan, Hotel Bintang Sintuk, Bontang Utara, pada Selasa (22/10). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pjs. Wali Kota Bontang, Munawar, yang menekankan pentingnya memperkuat sinergitas antara Satpol PP dengan instansi vertikal seperti Polri dan Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah (Perda).
Dalam sambutannya, Munawar menyampaikan bahwa kolaborasi yang solid antara berbagai pihak akan membuat pelaksanaan tugas penegakan hukum daerah, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat menjadi lebih efektif dan optimal. "Dengan kerjasama yang erat, keamanan dan ketertiban di Kota Bontang dapat senantiasa terjaga," ujarnya.
Selain itu, Munawar berharap agar rapat koordinasi ini dapat meningkatkan pemahaman semua pihak mengenai pentingnya menaati hukum, terutama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. "Satpol PP memiliki peran strategis dalam penegakan Perda, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. "Dengan menjalankan tugas sesuai SOP, kita bisa menghindari kesalahan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan masyarakat," tegas Munawar.
Rakor ini dihadiri oleh puluhan staf Satpol PP Kota Bontang, dengan kehadiran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bontang, Ahmad Yani, dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ariyanto, yang juga bertindak sebagai ketua pelaksana. Rakor Gakkum ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Gakkum Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Muis, yang hadir mewakili Kasatpol PP Provinsi Kaltim.
Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan ketertiban di Kota Bontang, serta semakin solidnya sinergitas antara pemerintah daerah dan instansi vertikal demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.(KMF_rie)
Foto:KMF-rusdien