PPID UTAMA, Bontang – Senin (24/6), Walikota Basri Rase menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun anggaran 2023. Penyampaian tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna ke-6 masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang di Ruang Sidang 3 DPRD Kota Bontang.

Walikota Basri Rase secara rinci menjelaskan pencapaian dan penggunaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2023, yang meliputi berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bontang. Dalam penyampaiannya, Walikota juga menyoroti capaian-capaian positif serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan APBD tersebut.

Usai sesi paripurna ke-6, rapat dilanjutkan dengan paripurna ke-7 yang memfokuskan pada penyampaian rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang tahun 2025-2045. Rancangan ini disampaikan oleh Wakil Walikota Bontang, Hj. Najirah, yang menjelaskan visi, misi dan strategi pembangunan jangka panjang Kota Bontang dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Usai penyampaian, walikota bersama wakil walikota menyerahkan dokumen kepada Ketua DPRD Kota Bontang.

Namun, sebelum rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, beberapa anggota dewan melakukan interupsi untuk memberikan masukan atau pertanyaan terkait rancangan Perda yang disampaikan. Interupsi ini mencerminkan proses demokratis dalam pembahasan perundang-undangan di tingkat daerah.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari agenda rutin DPRD Kota Bontang dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda ini juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta kesepahaman bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap arah pembangunan Kota Bontang ke depan. (KMF_rie)

Foto: KMF_firmanza