PPID UTAMA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menggelar Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Nasional Tahun 2025 di halaman kantor DPMPTSP, Rabu (30/4) pagi ini. Walikota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan yang bertujuan memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi bencana.

Apel bertema "SIAP UNTUK SELAMAT: BANGUN KESIAPSIAGAAN SEJAK DINI" ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agustianur, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlinawati, para asisten setda kota Bontang, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, camat, lurah, serta perwakilan instansi vertikal.

Barisan pasukan upacara terdiri dari berbagai elemen penting dalam penanggulangan bencana, meliputi personel Kodim 0908 Bontang, Batalyon Arhanud ABC, Disdamkartan, Dishub, BPBD, tim rescue PT Badak, Damkar PT Pupuk Kaltim, PT KPI, PT Indominco, PT Pama, relawan Taruna Tanggap Bencana (Tagana), serta relawan Kelurahan Tanggap Bencana (Kelana).

Dalam amanatnya, dr. Neni Moerniaeni menekankan pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan bencana secara multihelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kemampuan mitigasi, penanganan bencana, serta mengurangi risiko melalui latihan simulasi yang terencana, cepat, tepat, responsif, dan terkoordinasi.

"Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah konkret dalam menyiapkan, mengkoordinasikan, serta mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada, agar kita selalu siap, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi potensi maupun saat terjadinya kedaruratan bencana kapan saja," tegas dr. Neni.

Bunda juga mengaitkan kesiapsiagaan bencana dengan visi Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju serta mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, membangun kota yang siaga dan tangguh adalah fondasi utama untuk menjamin keamanan operasional industri, keberlanjutan infrastruktur, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Prinsip kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta media massa, menjadi poin penting dalam amanat walikota. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat berjalan cepat, tepat, terukur, transparan, akuntabel, dan berdaya guna dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Lebih lanjut, dr. Neni memaparkan data kejadian bencana di Kota Bontang sepanjang tahun 2024 yang mencapai 73 kasus, meliputi kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, serta kecelakaan laut. Hingga April 2025, tercatat 26 kejadian serupa. Meskipun upaya pengurangan kebakaran hutan dan lahan diapresiasi, banjir yang melanda beberapa kelurahan baru-baru ini masih menjadi perhatian serius.

Pemerintah Kota Bontang menunjukkan komitmen penuh dalam upaya pengurangan risiko banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, termasuk pengadaan lahan folder, pembangunan pintu air, kolam retensi, serta perencanaan jalan layang menuju Bontang Kuala. "Langkah-langkah ini diharapkan dapat memitigasi bencana secara lebih baik, terintegrasi, dan terukur," ujar dr. Neni.

Di akhir amanatnya, dr. Neni Moerniaeni mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun Kota Bontang yang lebih siaga, tangguh, dan berdaya tahan tinggi terhadap bencana.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan armada sarana dan prasarana penanggulangan bencana.(kmf/rie)

Foto: KMF-Adiepraja