PPID UTAMA, Bontang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang II Tahun 2025 pada Senin (14/4) malam. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025-2029.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota, Agus Haris, jajaran pimpinan DPRD Kota Bontang, serta seluruh anggota dewan.

Penandatanganan nota kesepakatan ini menandai dimulainya tahapan krusial dalam penyusunan dokumen RPJMD yang akan menjadi panduan pembangunan Kota Bontang untuk lima tahun ke depan. Rancangan awal ini memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bontang atas sinergi dan kolaborasi yang konstruktif selama proses penyusunan rancangan awal RPJMD. Ia menekankan pentingnya RPJMD sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan momentum bersejarah bagi kita semua. RPJMD ini akan menjadi kompas yang mengarahkan pembangunan Kota Bontang selama lima tahun mendatang. Kami berharap, dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif, kita dapat merealisasikan visi pembangunan yang telah kita cita-citakan bersama," ungkap dr. Neni Moerniaeni.

Dalam kepemimpinannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan komitmennya untuk mempertahankan identitas Bontang sebagai kota industri, mengingat sejarah panjangnya sebagai pusat industri. Namun, beliau juga menekankan pentingnya pengembangan sektor jasa yang maju sebagai penopang utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Wali Kota Neni Moerniaeni memaparkan visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Agus Haris. Visi tersebut mencakup tiga pilar utama: Maju, yang berarti perkembangan sosial ekonomi dan infrastruktur; Sejahtera, yang berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; dan Berkelanjutan, yang menekankan pada pelestarian lingkungan hidup.

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima misi utama, empat tujuan strategis, dan 13 sasaran pembangunan yang lebih spesifik. Beberapa di antaranya adalah pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, transformasi sosial yang inklusif, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Usai penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD akan memasuki tahap pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada pekan mendatang. Selain itu, Wali Kota juga akan mengundang partisipasi aktif masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bakal digelar 6 Mei mendatang. Partisipasi publik ini diharapkan dapat memperkaya dan menyempurnakan dokumen RPJMD.

Pemerintah Kota Bontang menargetkan agar RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dan ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga implementasi pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bontang.(kmf/rie)

Foto: Kmf-Firmanza