PPID UTAMA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Musrenbang ini dilaksanakan pada Senin (14/04/2025) di Pendopo Walikota Bontang.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam sambutannya menegaskan bahwa hasil Musrenbang ini tidak hanya menjadi bahan penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2026, tetapi juga akan diajukan sebagai usulan kegiatan pada Musrenbang tingkat Provinsi dan Nasional.

Dalam forum ini, Neni memaparkan sejumlah permasalahan strategis yang tengah dihadapi Kota Bontang, yang perlu segera ditangani di tahun 2026. Di antaranya adalah:

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

·      Penurunan angka prevalensi stunting

·      Peningkatan layanan kesehatan

·      Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran

·      Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital

2. Bidang Ekonomi:

·      Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi

·      Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan

·      Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat

·      Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok

·      Pengembangan kawasan industri dan peningkatan iklim investasi

3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:

·      Peningkatan infrastruktur jalan utama di Kota Bontang

·      Pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi

·      Perbaikan rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin

·      Penanggulangan bencana, khususnya banjir

Selain itu, beberapa isu pembangunan lainnya turut menjadi perhatian, antara lain pengelolaan lingkungan hidup, tata kelola persampahan, alih fungsi lahan, optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan kualitas SDM, serta keterbatasan anggaran di tengah banyaknya program prioritas.

“Ada beberapa program strategis lainnya yang direncanakan untuk tahun 2026 nanti, yakni Subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa ber-KTP Bontang, Beasiswa pendidikan untuk mahasiswa asal Bontang, Insentif bagi kader pembangunan, Pelaksanaan program Pro RT, Bantuan operasional rumah ibadah, Program 1 guru 1 laptop, Pembangunan polder Telihan sebagai solusi penanggulangan banjir, Pembangunan jembatan di Guntung, Penuntasan status Open Defecation Free (ODF) secara menyeluruh, dan Pembangunan pusat jajanan serba ada (pujasera) di Selambai,”jelasnya.

“Insya Allah dengan komitmen kuat dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan seluruh usulan dan program prioritas ini dapat direalisasikan secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,”pungkasnya. (KMF – Anis)

Foto : KMF – Adie